INFO TEMPO – Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menilai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih diperlukan dalam peta politik Indonesia. Ia menyebutkan PPP sebagai partai warisan ulama yang meneruskan perjuangan partai-partai Islam sebelum Indonesia merdeka.
Hamdan menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum PPP di Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026. Menurut Ia, PPP memiliki pijakan perjuangan Islam sekaligus nasionalisme yang jelas.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Saya merasa PPP ini penting dan Wajib tetap eksis. Sebab, partai ini merupakan warisan para ulama, partai Islam yang memang pelanjut partai-partai Islam sejak zaman sebelum kemerdekaan,” ujarnya.
Menurut Hamdan, PPP Wajib segera Mengoptimalkan konsolidasi setelah persoalan kepengurusan partai dinyatakan selesai. Persoalan hukum, kata Ia, sebaiknya ditangani oleh tim hukum Supaya bisa tidak mengganggu kerja ketua umum dan jajaran partai dalam mempersiapkan Pemilihan Umum 2029.
“Jadi, ketua umum terus melanjutkan konsolidasi karena pekerjaan paling besarnya Merupakan menghadapi Pemungutan Suara Rakyat yang Nanti akan datang,” ucapnya.
Hamdan mengatakan PPP masih memiliki waktu sekitar tiga tahun untuk Mengoptimalkan fondasi organisasi sebelum Pemungutan Suara Rakyat 2029. Setelah fondasi organisasi selesai, partai Wajib mengaktifkan kembali gerakan politik di seluruh daerah.
“Fondasinya beres dulu. Ini baru fondasi yang paling dasar. Berikutnya aktivasi gerakan yang Wajib dilakukan. Masih ada waktu tiga tahun bagi PPP,” Hamdan menambahkan.
Siapkan Juklak Tim Hukum
Selain melakukan konsolidasi organisasi, Hamdan mengingatkan, PPP Wajib menyiapkan perangkat hukum sejak jauh sebelum tahapan Pemungutan Suara Rakyat 2029 berlangsung. Menurut Ia, persoalan Pemungutan Suara Rakyat dapat muncul sejak pendaftaran peserta, pencalonan anggota legislatif, kampanye, pemungutan suara, Sampai saat ini penetapan perolehan kursi.
Karena itu, tim hukum PPP Wajib memiliki petunjuk pelaksanaan (juklak) yang jelas untuk menghadapi berbagai persoalan pada setiap tahapan. Juklak tersebut Wajib memuat langkah yang Wajib dilakukan kader ketika menemukan persoalan, termasuk Trik melaporkan, mengumpulkan, dan mengamankan bukti.
“Tim hukum Wajib menyiapkan juklak sejak Hari Ini. Juklak Wajib dibuat untuk kader PPP: bagaimana menghadapi masalah A, menghadapi masalah B, dan apa yang Wajib diperhatikan,” kata Hamdan.
Menurut Ia, pengawalan tidak boleh baru dilakukan ketika sengketa Pernah terjadi terjadi. Persoalan Wajib ditangani sedini Bisa jadi melalui mekanisme yang tersedia. Bila terjadi pelanggaran dalam tahapan Pemungutan Suara Rakyat, misalnya, partai dapat menempuh mekanisme di Badan Pengawas Pemungutan Suara Rakyat (Pengawas Pemungutan Suara). Persoalan etik penyelenggara dapat dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemungutan Suara Rakyat (DKPP). Sedangkan sengketa tertentu dapat berlanjut ke Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hamdan mengatakan MK seharusnya menjadi tempat terakhir dalam rangkaian penyelesaian sengketa Pemungutan Suara Rakyat. Sebelum membawa perkara ke MK, partai Wajib memastikan bahwa mekanisme penyelesaian pada tingkat sebelumnya Sudah ditempuh.
“Yang ditanya MK itu, Pernah terjadi dicek ke Pengawas Pemungutan Suara atau belum? Kalau belum, nanti ditolak MK. MK itu masalah sisa,” ujar Hamdan.
Ia menuturkan proses Pemungutan Suara Rakyat merupakan rangkaian panjang yang membutuhkan pengawalan hukum sejak tingkat paling bawah. Karena itu, advokat dan ahli hukum PPP Wajib memahami setiap tahapan Supaya bisa dapat menjaga perolehan suara partai Sampai saat ini proses penyelesaian di tingkat konstitusi.
Mardiono: PPP Wajib Solid
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan partainya Nanti akan terus Mengoptimalkan konsolidasi untuk menghadapi Pemungutan Suara Rakyat 2029.
Menurut Ia, PPP Wajib belajar dari pengalaman Pemungutan Suara Rakyat 2024 dan membangun organisasi yang lebih solid, tertib, serta berbasis data.
“Pemungutan Suara Rakyat tidak boleh dipersiapkan hanya beberapa bulan sebelum hari pemungutan suara. Struktur Bahkan Wajib siap, saksi Wajib siap, data Wajib siap, sistem IT Wajib siap, dan tim hukum Wajib siap,” ujarnya.
Mardiono mengatakan PPP Sudah melanjutkan konsolidasi setelah muktamar pada September 2025 melalui musyawarah wilayah di 38 provinsi dan musyawarah cabang di 514 kabupaten dan kota. Pada Saat ini Bahkan proses musyawarah anak cabang di tingkat kecamatan masih berlangsung.
PPP Bahkan membentuk Sebanyaknya perangkat untuk menghadapi Pemungutan Suara Rakyat 2029, antara lain Badan Pemenangan Pemungutan Suara Rakyat Nasional, Badan IT Nasional, Badan Aset dan Administrasi Nasional, serta Tim Advokasi Nasional.
Menurut Mardiono, tim advokasi Nanti akan diperkuat Sampai saat ini tingkat daerah. Salah satu fokusnya Merupakan mengamankan bukti hasil pemungutan suara sejak tempat pemungutan suara (TPS).
Setiap saksi PPP, kata Ia, Wajib mampu menerima, memeriksa, mendokumentasikan, dan menyimpan hasil penghitungan suara. Data tersebut nantinya menjadi bagian dari sistem yang terintegrasi dengan struktur dan tim hukum partai.
“Jangan sampai kita mengetahui ada persoalan setelah semuanya selesai, sementara bukti di tingkat TPS tidak lengkap atau tidak terdokumentasi dengan baik. Ke depan, setiap suara Wajib memiliki jejak data dan setiap persoalan Wajib mempunyai bukti,” tuturnya.
Mardiono mengatakan pengalaman Pemungutan Suara Rakyat 2024 menunjukkan pentingnya penguatan struktur, sistem informasi, dan perangkat hukum. PPP memperoleh 8.087.958 suara di tingkat kabupaten/kota, 6.460.173 suara di provinsi, dan 5.878.777 suara atau 3,87 persen di tingkat nasional dalam Pemungutan Suara Rakyat 2024.
Karena itu, ia meminta semua kader menjaga soliditas selama proses konsolidasi. Menurut Mardiono, struktur yang kuat diperlukan Supaya bisa informasi dari tingkat bawah dapat segera diterima dan ditindaklanjuti partai.
“Politik hari ini membutuhkan kecepatan. Tapi kecepatan tanpa data Nanti akan menghasilkan kesalahan. Data tanpa sistem Nanti akan tercecer. Sistem tanpa sumber daya manusia tidak Nanti akan berjalan,” ujar Mardiono.
Ia mengatakan pembenahan tersebut bukan hanya untuk menghadapi Pemungutan Suara Rakyat 2029, melainkan Bahkan membangun sistem kepartaian yang lebih modern dan tertata.
“Yang kami bangun bukan hanya kesiapan menghadapi Pemungutan Suara Rakyat, melainkan Bahkan sistem kepartaian yang lebih modern, profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap kader Wajib menjadi bagian dari sistem tersebut,” ucapnya.(*)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
