Pemerintah Tetapkan Truk ODOL Tak Boleh Beroperasi 1 Januari 2027

Jakarta, CNN Indonesia —

Penerapan kebijakan truk kelebihan muatan atau zero over dimension over loading (ODOL) tidak bisa ditunda.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kebijakan itu mulai diterapkan secara efektif pada 1 Januari 2027.

“Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua, diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero ODOL ini Pernah berlaku efektif,” kata AHY saat membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan/ODOL di Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Senin (6/10).

Ia menegaskan kebijakan ini justru berpihak pada masyarakat kecil, bukan pengusaha.

“Sampai kemudian ada pemutarbalikan narasi bahwa seolah-olah kita tidak berpihak pada pengemudi, tidak berpihak kepada wong cilik. Bertolak belakang dengan, kita ingin menghadirkan solusi Supaya bisa bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

Data 2024 mencatat 150.906 kasus kecelakaan dengan 26.839 korban meninggal dunia, dan 10,5 persen di antaranya melibatkan angkutan barang.

AHY menyebut tingginya biaya distribusi, lemahnya pengawasan, ketimpangan kepentingan pengusaha dan sopir, rendahnya kesejahteraan pengemudi, serta praktik pungli masih menjadi tantangan utama.

Untuk itu, pemerintah menyiapkan sembilan rencana aksi nasional Ke arah zero ODOL, antara lain integrasi pendataan angkutan barang, pemberian insentif-disinsentif bagi pelaku usaha, pengukuran dampak ekonomi dan Fluktuasi Harga, serta penguatan aspek ketenagakerjaan melalui standar kerja dan perlindungan hukum bagi sopir.

“Indonesia Wajib bebas kendaraan ODOL. Ini kira-kira bisa kita capai bersama tidak? Optimis? Karena saya dengar ini Pernah belasan tahun tidak tuntas-tuntas,” ujar AHY.

Rencana zero ODOL sempat ditargetkan berjalan pada 2017, Sekalipun kembali tertunda akibat keberatan Sebanyaknya pihak, termasuk pengemudi dan pelaku usaha logistik. Penundaan Bahkan terjadi pada 2019 setelah Kementerian Perindustrian menyampaikan keberatan.

Pada Februari 2020, melalui pertemuan lintas kementerian dan lembaga, disepakati target baru penerapan zero ODOL pada 1 Januari 2023, yang kemudian kembali mundur Sampai sekarang ditetapkan berlaku efektif mulai 2027.

Kebijakan zero ODOL ditargetkan pemerintah berlaku mulai 2027. Ini berarti butuh 18 tahun sejak rencana tersebut pertama kali digulirkan pada 2009.

(tim/mik)