Jakarta, CNN Indonesia —
Israel dan Hamas Pernah menyepakati gencatan senjata usulan Pemimpin Negara Amerika Serikat Donald Trump.
Pekan lalu, Dewan Keamanan PBB Bahkan mengeluarkan resolusi soal Jalur Gaza, Palestina yang menyinggung pasukan penjaga perdamaian internasional.
Justru, Sebanyaknya pihak mengatakan kesepakatan dan resolusi itu tak menguntungkan Palestina serta meminggirkan hak-hak warga Gaza yang justru paling terdampak imbas agresi Israel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu, apakah peace plan yang diusulkan Trump bisa mewujudkan pendirian Negara Palestina?
Mantan wakil menteri Luar Negeri sekaligus founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan seluruh pihak Dianjurkan Membantu kerangka perdamaian itu.
“Saya khawatir, bahwa Hamas dan kelompok lain Pernah membuat pernyataan yang mengkritik kerangka kerja perdamaian yang diumumkan PBB, yang pada dasarnya merujuk ke proposal perdamaian Trump,” kata Dino konferensi pers membahas acara Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) di Jakarta Selatan, Selasa (25/11).
Ia lalu berkata, “Sekali lagi, tanpa menilai apakah Hamas benar atau salah, faktanya semua orang Dianjurkan menyetujui dan Membantu kerangka kerja perdamaian tersebut.”
Lebih lanjut, Dino menekankan Pada saat ini Bahkan Yang paling menarik dan Harus diawasi Merupakan apakah kerangka perdamaian itu bisa membawa ke solusi dua negara.
Solusi dua negara merupakan kerangka penyelesaian konflik Israel-Palestina yang disepakati komunitas internasional dengan mendirikan dua negara yang saling berdampingan, saling menghormati, dan saling mengakui kedaulatan masing-masing.
“Saya terdorong kata-kata dalam perjanjian damai Trump yang menyebut Ia Akan segera Membantu dialog, yang tidak ada antara Israel dan Palestina, di jalur politik ke depan. Saya terdorong oleh hal itu,” kata Dino.
Ia menegaskan penting bagi komunitas internasional memastikan dialog tersebut merupakan tujuan akhir bagi semua orang, terutama saat ada persepsi yang berkembang Israel tak Ingin ada negara Palestina.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lain berulang kali menyatakan mereka tak Ingin ada negara Palestina. Sebab, eksistensi negara tersebut dianggap mengancam keberadaan negeri Zionis.
Di luar itu, Israel Bahkan terus Memperjelas aneksasi wilayah di Palestina.
Pekan lalu, Kementerian Urusan Permukiman Israel meluncurkan rencana perluasan di daerah sekitar Penyeberangan Nitzana, dekat perbatasan Mesir.
Dalam dokumen yang mereka rilis, kementerian menegaskan inisiatif itu untuk “Mengoptimalkan keberadaan Yahudi” di wilayah perbatasan. Mereka Bahkan menyebut langkah ini upaya mengekang penyelundupan senjata dan Mengoptimalkan keamanan.
Tak cuma itu, pada Agustus lalu, Israel mengesahkan rencana Memperjelas pendudukan di Tepi Barat dengan mendirikan 3.401 unit rumah atau disebut proyek E1. Rencana ini membuat wilayah tersebut terbelah jadi dua.
Pembangunan itu Bahkan nantinya Akan segera menghubungkan Yerusalem ke permukiman Maale Adumim. Proyek tersebut membuat masa depan Ibu Kota Palestina yang selama ini digaung-gaungkan mustahil tercapai. Lebih jauh, pendirian Negara Palestina kian terkikis.
(isa/bac)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
