Jakarta, CNN Indonesia —
Sebanyak 187 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI absen dalam rapat Paripurna penetapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2024-2029. Rapat penetapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat sedianya dihadiri oleh semua 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah.
“Sampai Pada saat ini Bahkan hadir 545 anggota, dari 732 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Sudah menandatangani daftar hadir,” kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, Guntur Sasono selaku pimpinan Paripurna, Kamis (3/10).
Meski demikian, rapat tetap bisa berlangsung karena dianggap Sudah memenuhi syarat kuota forum atau kuorum Merujuk pada Syarat pasal 73 ayat 5 Peraturan Tatib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada kesempatan itu, Rapat memutuskan jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani resmi dilantik menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI periode 2024-2029. Di jajaran wakil ketua ada Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari Fraksi PDIP, Kahar Muzakir dari Fraksi Golkar, Lestari Moerdijat dari NasDem, Rusdi Kirana dari PKB.
Kemudian, Hidayat Nur Wahid dari PKS, Eddy Soeparno dari PAN, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibasdari Demokrat, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman dari Kelompok Dewan Perwakilan Daerah.
“Apakah hasil rapat gabungan terkait dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2024-2029 dan keputusan penetapan Haji Ahmad Muzani sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 2024-2029 dapat disetujui,” kata Guntur.
“Setuju,” jawab seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.
(thr/DAL)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
