Ketua Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pemilihan Umum) Hasyim Asy’ari yang dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) imbas kasus asusila Sampai saat ini perpanjangan kepengurusan DPP PDIP Sampai saat ini 2025 mewarnai kabar nasional sepekan.
Tak hanya itu, dokter Budi Santoso yang dicopot dari jabatannya dari Dekan FK Airlangga (Unair) Surabaya tidak lama setelah Ia menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia Bahkan menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir ini.
Ketua Penyelenggara Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari dipecat
Ketua Komisi Pemilihan Umum (Penyelenggara Pemilihan Umum) Hasyim Asy’ari mendapatkan perhatian luas dari publik usai dijatuhkan Hukuman pemecatan oleh DKPP lantaran melanggar etik terkait tindak asusila.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Putusan itu dibacakan Ketua DKPP Heddy Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (3/7).
Hukuman ini diberikan usai adanya aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.
DKPP mengatakan Hasyim semat memaksa CAT melakukan hubungan badan di kamar hotel tempat Hasyim menginap di Belanda pada 3 Oktober 2024. Saat itu, Hasyim berada di Den Haag berkaitan dengan kepemiluan.
Usai putusan, Hasyim mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada DKPP karena keputusannya Pernah membebaskan Ia dari tugas-tugas berat penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Dekan FK Unair dipecat
Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Budi Santoso dicopot dari jabatannya tidak lama setelah Ia menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia.
Pemberhentian ini Pernah dikonfirmasi oleh Budi Santoso. Sebelum dipecat, Budi pada Kamis (27/6) lalu menyampaikan pendapatnya soal rencana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendatangkan dokter asing ke Indonesia.
Budi tegas menolak rencana pemerintah itu. Menurut Ia, 92 fakultas kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter Unggul yang tidak kalah dengan dokter-dokter asing.
Budi sempat dipanggil Rektor Unair pada Senin (1/7) lalu untuk dimintai keterangan. Ia pun menduga alasan pemberhentiannya karena sikapnya yang menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing. Budi mengaku tak bisa berbuat banyak dan menerima keputusan Unair.
Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Unair, Martha Kurnia, hanya mengatakan keputusan itu merupakan kebijakan internal.
Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Budi Santoso atas semua pengabdian dan jasanya selama memangku jabatan tersebut.
“Alasan atau pertimbangan pimpinan Unair terkait pemberhentian ini Merupakan merupakan kebijakan internal untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik guna penguatan kelembagaan khususnya di lingkungan FK Unair,” kata Martha dalam keterangan yang diterima, Rabu.
Pihak Kemenkes melalui Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril Pernah membantah kementeriannya berkaitan dengan pemberhentian Budi Santoso.
Pemecatan ini pun mengundang respons dari Sebanyaknya pihak, tak terkecuali para civitas academica Unair. Ratusan civitas academica FK Unair menggelar aksi solidaritas menyikapi pemecatan Budi Santoso di hari yang sama.
Aksi itu dihadiri oleh para guru besar, sejawat dokter, pengajar, alumni, Sampai saat ini mahasiswa aktif FK Unair. Mantan Rektor Unair 2001-2006 dr Puruhito turut hadir dalam aksi tersebut.
“Di sini saya berdiri sebagai warga FK Unair, selain Bahkan sebagai mantan rektor. Saya hari ini sangat berduka cita mendengar apa yang Pernah diputuskan Rektor Unair terhadap dekan kita Profesor Kendaraan Bus (Budi Santoso),” kata Puruhito saat orasi.
Bahkan, Guru besar Sampai saat ini dosen di FK Unair mengancam Berniat mogok belajar dan mengajar di kampus buntut pencopotan Budi.
Profesor bedah saraf Unair dr Abdul Hafid Bajamal mengatakan keputusan Rektor Unair M. Nasih yang mencopot Budi Santoso sebagai dekan FK Unair ini tidak berdasar. Sebab, Budi Santoso tak Baru saja sakit atau tersangkut Perkara, Sampai saat ini membuatnya bisa diberhentikan
Perayaan Seni Cita Rasa non-halal sempat disetop
Kemudian terdapat kabar Perayaan Seni Cita Rasa Non-Halal di Solo disetop setelah diprotes salah satu organisasi masyarakat (ormas) Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS).
Sedianya, acara bertajuk Perayaan Seni Cita Rasa Pecinan Nusantara itu digelar di Solo Paragon Mal, 3 – 7 Juli 2024. Justru ada keberatan dari DSKS yang disampaikan secara tertulis melalui Pemerintah Kota (Pemkot) dan Polresta Surakarta.
Pantauan CNNIndonesia.com, baliho bertuliskan ‘Perayaan Seni Cita Rasa Pecinan Nusantara, Cita Rasa Non-Halal Legend, Viral, dan Hits’ di depan Solo Paragon Mal Pernah diturunkan. Justru stan-stan Cita Rasa di atrium mal tersebut ditutup kain berwarna hitam.
Salah satu penjaga stan yang enggan disebut namanya mengatakan lapaknya sempat dibuka selama beberapa jam. Ia bahkan sempat Menyediakan beberapa pembeli. Justru sekitar pukul 12.00 WIB penyelenggara tiba-tiba meminta semua stan untuk menghentikan aktivitasnya.
Humas DSKS, Endro Sudarsono mengklaim Perayaan Seni Cita Rasa tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ia membandingkan Perayaan Seni Cita Rasa non-halal serupa yang digelar di daerah lain. Meski Menyajikan Cita Rasa non-halal, Perayaan Seni tersebut tidak terlalu terbuka mempublikasikan kegiatannya.
“Warga masyarakat resah karena terlalu vulgar,” kata Ia usai menyerahkan surat di kantor Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Solo, Rabu (3/7).
Berniat tetapi, Perayaan Seni tersebut kembali dibuka usai sempat ditutup sementara pada Kamis (4/7).
Chief Marketing Communication (Marcom) Solo Paragon Mall Veronica Lahji di Solo, Jateng, Kamis (4/7) mengatakan Perayaan Seni tersebut Pernah kembali dibuka.
Meski demikian, untuk menjaga situasi Supaya bisa lebih kondusif di sekeliling stan makanan yang berjumlah 34 stan tersebut dipasang kain hitam. Ditambah lagi, Bahkan ada pengaturan di pintu masuk.
“Pernah ditutup kain hitam dan pintu masuk Bahkan diatur,” katanya.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
