Bantuan Pemerintah Energi 2027 Bengkak Jadi Rp272,9 Triliun, ESDM Singgung Pelemahan Mata Uang Nasional

JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan Bantuan Pemerintah energi sebesar Rp272,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, naik 20,1% dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp227,25 triliun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pergerakan Nilai Mata Uang Mata Uang Nasional terhadap Mata Uang Amerika AS menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kenaikan tersebut.

“Bahkan nilai tukarnya Bahkan mempengaruhi karena asumsi nilai tukarnya Bahkan mempengaruhi itu semua kan,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Baca Bahkan: Desil 10 Dilarang Beli Pertalite, Purbaya Klaim Bersahabat Anggaran 10%

Erani mengatakan besaran Bantuan Pemerintah energi tidak ditentukan oleh satu faktor. Selain Nilai Mata Uang Mata Uang Nasional, harga minyak dunia yang tercermin dalam asumsi Indonesia Crude Price (ICP) serta kuota penyaluran energi bersubsidi turut memengaruhi kebutuhan anggaran.

“Jadi nanti kalau Sudah betul-betul diketok pada bulan September atau Oktober kita bisa ini ya. Kan kalau soal Bantuan Pemerintah itu kan tergantung dari kuotanya nanti, tergantung dengan harga minyak internasional, ICP-nya, ada beberapa variabel lain yang itu bisa mempengaruhi besar kecilnya atau bertambah berkurangnya Bantuan Pemerintah,” jelasnya.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan Bantuan Pemerintah energi untuk tiga Barang Dagangan utama, Dikenal sebagai bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp28,7 triliun, LPG tabung 3 kilogram Rp114,1 triliun, dan listrik Rp130,1 triliun. Dengan demikian, total Bantuan Pemerintah energi mencapai Rp272,945 triliun atau sekitar Rp272,9 triliun.