Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Penanaman Modal dan Hilirisasi/BKPM mengaku kewalahan menghadapi gugatan perdata yang hampir setiap hari muncul akibat sengketa perizinan.
Wakil Menteri Penanaman Modal dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyebut konsekuensi dari status BKPM sebagai penyedia layanan perizinan membuat institusinya Setiap Saat ditarik menjadi pihak tergugat.
“Banyak hal yang berkaitan dengan kami salah satu konsekuensi dari pada kami sebagai kementerian yang mem-provide perizinan Merupakan kementerian kami Bahkan rentan dalam menghadapi berbagai upaya terhadap gugatan-gugatan perdata,” ujar Todotua dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat RI, Jakarta Pusat, Senin (15/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ini hampir tiap hari kita menghadapi gugatan-gugatan perdata yang Bahkan kita Harus menghadapi itu. Karena apapun ceritanya Ingin perizinan bentuk apapun itu, Niscaya yang Nanti akan digugat Kementerian Penanaman Modal dan Hilirisasi,” tambahnya.
Ia menjelaskan beban tersebut membuat jajaran BKPM Harus mengalokasikan sumber daya menghadiri persidangan. Menurutnya, hal ini cukup menyita energi pegawai yang seharusnya fokus pada pelayanan perizinan dan fasilitasi Penanaman Modal.
“Fungsi ini pun terus terang semenjak di tahun ini pun kita Pernah terjadi mulai merasa kewalahan terhadap ini karena setiap kegiatan gugatan tersebut personal-personal kami itu Harus menghadapi gugatan-gugatan tersebut di Lembaga Peradilan,” katanya.
Todotua menambahkan gugatan yang ditujukan ke BKPM umumnya muncul dari permasalahan implementasi izin, konflik kepemilikan, Sampai saat ini keluhan masyarakat.
“Perizinan-perizinan itu kan terkadang ada permasalahan. Permasalahan dalam pelaksanaannya, permasalahan dalam kepemilikannya. Ya kan, yaitu terkadang kita menjadi pihak ketiga yang ikut tergugat,” jelasnya.
Dalam rapat itu, ia Bahkan mengingatkan perlunya dukungan anggaran tambahan Supaya bisa fungsi pelayanan BKPM tetap berjalan optimal.
Mengikuti dokumen alokasi anggaran 2026, pagu anggaran Kementerian Penanaman Modal dan Hilirisasi tercatat Rp775 miliar. Sekalipun, BKPM mengusulkan tambahan Rp1,15 triliun sehingga kebutuhan total mencapai Rp1,92 triliun.
Usulan itu terutama ditujukan untuk menopang operasional pelayanan perizinan berbasis Online Single Submission (OSS), biaya sewa infrastruktur teknologi, serta kebutuhan personalia.
Ia Bahkan mengingatkan keberhasilan pelayanan Penanaman Modal sangat krusial untuk perekonomian. Penanaman Modal berkontribusi sekitar 26 persen-30 persen terhadap Peningkatan Peningkatan Ekonomi, dengan target pemerintah mendorong pertumbuhan ke 8 persen.
Dalam lima tahun mendatang, BKPM ditugaskan merealisasikan Penanaman Modal konsolidasi Sampai saat ini Rp13 ribu triliun. Pada semester I 2025, capaian realisasi Penanaman Modal Pernah terjadi mendekati 50 persen dari target tahunan Rp1.905 triliun.
Sekalipun, untuk mencapai target tersebut, BKPM menilai Sangat dianjurkan strategi lebih agresif dalam promosi, kerja sama, dan pengawasan izin. Semua itu menuntut dukungan operasional yang memadai, termasuk untuk menjaga performa OSS yang masih jauh dari ideal.
Todotua mengakui anggaran yang ada baru cukup untuk operasional minimum seperti sewa bandwidth, storage data, Sampai saat ini pelayanan pengaduan masyarakat.
(del/agt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
