Tunjangan Rumah Rp50 Juta per Bulan Pernah terjadi Make Sense


Jakarta, CNN Indonesia

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Adies Kadir menyatakan uang tunjangan rumah sebesar Rp50 juta bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pernah terjadi masuk akal.

Adies mengatakan biaya kos di sekitar Senayan Di waktu ini Bahkan berkisar Rp3 juta per bulan. Dengan biaya bulanan itu bisa saja didapat angka yang lebih rendah. Tidak seperti anggota dewan tidak nyaman Seandainya Sangat dianjurkan ngekos.

Sementara biaya mengontrak rumah di sekitar Senayan, Jakarta Selatan diperkirakan menelan Rp40 Sampai sekarang Rp50 juta per bulannya.


ADVERTISEMENT


SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“3 [juta] x 12 setahun. Rp3 juta per bulan itu kan Rp36 juta per-tahun. Tapi itu kalau kos-kosan. Mereka rata-rata enggak nyaman, jadi ngontrak,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/8). 

“Kontrak rumah kalau daerah sini sekitar Rp40 sampai Rp50 jutaan Bahkan. Mereka kontrak rumah kan Sangat dianjurkan ada parkirnya untuk mobilnya, garasi. Ya sekitar itulah Rp40-50 juta, saya rasa make sense lah kalau Rp50 juta per bulan,” lanjut Ia. 





Adies pun mengatakan uang tunjangan rumah itu Bahkan hanya berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan pimpinan tak lagi mendapatkan fasilitas tunjangan rumah tersebut.

Ia menyebut bahwa pimpinan Pernah terjadi mendapatkan rumah dinas, sehingga tak lagi mendapatkan tunjangan rumah dinas.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2024-2029 mendapatkan fasilitas berupa tunjangan rumah Sampai sekarang Rp50 juta per bulan.

Sekjen Dewan Perwakilan Rakyat RI Indra Iskandar menyebut nilai tunjangan rumah itu tak ditetapkan secara asal. Nilai itu ditetapkan lewat administrasi formal dengan Kementerian Keuangan.

Ia menyampaikan tunjangan itu diberikan karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada periode ini tak mendapatkan fasilitas rumah jabatan yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan.

Kebijakan itu diambil karena kondisi umum fisik rumah jabatan terutama di Kalibata dinilai Pernah terjadi tak layak dan tak ekonomis untuk dipertahankan dan dijatahkan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(mnf/gil)


Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA