Rano Karno Bahas Bantuan Pemerintah dan Cas Motor Listrik di Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia —

Bakal kandidat Wakil Gubernur DKI Rano Karno membawa ide untuk menyelesaikan masalah polusi udara seolah tidak ada habisnya di Jakarta.

Menurut Rano, Menyajikan Bantuan Pemerintah Motor Listrik di tengah tingginya Harga Bahan Bakar Minyak bisa mengurangi polusi udara.

“Usaha pemerintah pusat Pernah. Makanya kenapa Di waktu ini? Satu, diberikan Bantuan Pemerintah untuk listrik. Itu kan salah satu. Untuk mengurangi pertama Merupakan karbon, kedua jumlah kendaraan. Bensin makin naik, lari ke listrik,” kata Rano di Jakarta, Minggu (1/9) dikutip dari detikcom.

Apalagi ia menjelaskan, Pemprov DKI Dianjurkan menyiapkan sistem guna Membantu Motor Listrik. Salah satu yang bisa dilakukan Merupakan menambah titik pengisian daya Kendaraan Pribadi listrik.

Titik-titik pengisian daya Kendaraan Pribadi listrik diadakan sebab belum Jelas hunian bisa mengakomodasi kebutuhan listrik kendaraan. Pengisian daya pun bakal dibebankan biaya.

“Kalau rumahnya cuma 900 Watt, Ingin beli Kendaraan Pribadi listrik, makanya kenapa di pom-pom bensin ada untuk bisa ngecas. Kan itu sebetulnya. Ngecas bayar nggak? Dianjurkan bayar. Nggak Kemungkinan gratis. Nah jadi artinya sistemnya Dianjurkan disiapkan. Kita Dianjurkan ke depan melihat,” tambahnya.

Untuk diketahui, Sebanyaknya kebijakan Pernah dibuat Pemprov DKI buat Membantu penggunaan Motor Listrik. Adadua kebijakan yang diterbitkan semasa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta.

Salah satunya kebijakan yang diterbitkan Merupakan menghapus Retribusi Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kendaraan bermotor berbasis listrik, baik roda dua maupun roda empat.

Kebijakan khusus lainnya untuk Motor Listrik Dikenal sebagai bebas aturan ganjil genap di jalanan Jakarta.

Rano Karno dipilih sebagai bakal kandidat Wakil Gubernur DKI mendampingi bakal kandidat Gubernur DKI Pramono Anung. Keduanya diusung oleh PDIP.

Pramono-Rano resmi mendaftar sebagai pasangan kandidat Gubernur-Wakil Gubernur di KPUD DKI pada Rabu (28/8).

(els/mik)