Jakarta, CNN Indonesia —
Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat RI meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.
“Kami meminta dengan tegas Supaya bisa proyek penulisan ini dihentikan, karena Pernah menimbulkan polemik dan melukai banyak pihak,” kata Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI, yang Bahkan Ketua DPP PDIP, Maria Yohana Esti Wijayati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).
Esti menyebut ada Sebanyaknya alasan mengapa pihaknya meminta proyek tersebut dihentikan. Selain menuai polemik, kata Ia, Sebanyaknya sejarawan yang masih dalam tim penulisan Pernah memilih mundur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses ini. Dan karena di situ banyak persoalan, maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan di Komisi X menyatakan dengan tegas, stop proyek penulisan sejarah ini,” ujarnya.
Disampaikan Esti, sikap resmi Fraksi PDIP Berencana disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama Menteri Kebudayaan, Fadli Zon yang dijadwalkan digelar pada pekan ini.
“Kita ingin duduk bersama. Dalam Raker itu, kami Berencana secara resmi menyampaikan permintaan penghentian proyek penulisan sejarah ini, karena Sudah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari dunia internasional,” tutur Ia.
Proyek penulisan sejarah Kementerian Kebudayaan terus menuai sorotan karena menghilangkan Sebanyaknya Putaran terutama mengenai pelanggaran HAM berat.
Belakangan, rencana hal itu semakin menuai penolakan menyusul video wawancara “Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis soal Revisi Buku Sejarah” yang tayang di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025.
Dalam wawancara tersebut, Fadli menyampaikan dua pernyataan yang sangat bermasalah dan berujung kritik keras dari banyak lapisan masyarakat.
Ia menyatakan tidak terdapat bukti Tindak Kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal, dalam peristiwa 1998. Kemudian Fadli mengklaim informasi tersebut hanya rumor dan tidak pernah dicatat dalam buku sejarah.
Pernyataan Fadli Zon itu pun mendapat kecaman berbagai pihak, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Tindak Kekerasan 1998 yang dibentuk Kepala Negara ketiga RI BJ Habibie.
(dis/isn)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
