MENTERI Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan Supaya bisa proses penjangkauan dan penerimaan siswa Sekolah Rakyat tidak disusupi praktik suap, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia menegaskan program tersebut hanya diperuntukkan bagi keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat, terutama kelompok miskin dan miskin ekstrem.
Peringatan itu disampaikan Saifullah Yusuf saat menghadiri pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Sragen, Jateng, Selasa, 14 Juli 2026. Saifullah didampingi Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono dan jajaran Forkompimda Sragen.
Menurut Saifullah, pemerintah Sebelumnya menyiapkan mekanisme khusus untuk memastikan siswa yang masuk Sungguh-sungguh berasal dari keluarga yang membutuhkan. Proses penjangkauan dilakukan melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan tim bupati, wali kota, atau gubernur kalau di tingkat provinsi. Bersama-sama dengan Dikdasmen untuk menjangkau keluarga yang memang memenuhi kriteria untuk bisa bersekolah di Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul, sapaan karibnya.
Ia mengatakan proses tersebut Sangat dianjurkan berjalan secara transparan dan sesuai sasaran. Sebab, Sekolah Rakyat dirancang sebagai intervensi pemerintah untuk Menyediakan akses pendidikan bagi keluarga yang selama ini paling tertinggal.
“Jangan sampai ada yang “main-main”, jangan sampai ada yang menyuap, membayar, atau kongkalikong untuk bisa masuk Sekolah Rakyat,” kata Saifullah.
Ia Bahkan mengingatkan masyarakat Supaya bisa tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang Menyediakan bantuan masuk Sekolah Rakyat dengan imbalan tertentu.
“Jangan sampai Ingin ditipu oleh siapa pun, karena ini diperuntukkan bagi keluarga yang paling tidak mampu,” ujarnya.
Saifullah menjelaskan pemerintah melibatkan pendamping PKH karena mereka dinilai memiliki data dan pengalaman dalam menjangkau keluarga penerima manfaat. Selain Kementerian Sosial, pemerintah daerah Bahkan dilibatkan untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai kondisi di lapangan.
Di sisi lain, Saifullah mengakui program Sekolah Rakyat masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kuota siswa, terutama jenjang sekolah dasar (SD). Dari alokasi sekitar 9.000 siswa Sekolah Rakyat secara nasional tahun ini, jumlah siswa SD yang masuk baru lebih dari 5.000 orang. Sementara kuota jenjang SMP dan SMA disebut Sebelumnya terpenuhi.
Menurut Saifullah, salah satu kendala pemenuhan siswa SD Merupakan sebagian orang tua masih keberatan melepas anak mereka mengikuti sistem Sekolah Rakyat yang menerapkan pola pendidikan dengan pendampingan intensif.
Pemerintah Sebelumnya mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk operasional Sekolah Rakyat tahun ini. Saifullah menyebut kebutuhan operasional program tersebut diperkirakan mencapai Rp3 juta Sampai sekarang Rp4 juta per siswa setiap bulan.
“Kita masih terus menghitung, tetapi kurang lebih hitungannya sekitar Rp3 juta sampai Rp4 juta per siswa per bulan,” ujar Ia.
Anggaran tersebut digunakan untuk Mendukung penyelenggaraan pendidikan, termasuk berbagai layanan pendampingan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
Dalam kesempatan itu, Saifullah Bahkan menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat. Menurut Ia, pemerintah mulai melakukan transisi dari penggunaan gedung sementara Ke arah gedung permanen.
Dari total 166 titik Sekolah Rakyat yang direncanakan, sebanyak 93 gedung permanen Sebelumnya masuk tahap pembangunan dengan progres yang beragam, mulai dari 7 persen Sampai sekarang 100 persen. Ditambah lagi, terdapat 11 Tempat tambahan yang masih dalam proses lelang ulang.
“Jadi ada 104 semuanya Dalam proses berproses. Akhir tahun ini rencananya Berencana ditambah lagi sekitar 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia,” ujar Saifullah.
Khusus di Sragen, Saifullah mengapresiasi pemerintah daerah karena mampu Menyajikan lahan sehingga Sekolah Rakyat Terintegrasi I dapat beralih dari gedung sementara ke fasilitas permanen.
Menurut Ia, fasilitas tersebut Sangat dianjurkan dimanfaatkan secara maksimal karena dibangun menggunakan anggaran negara.
“Ini dibangun menggunakan uang rakyat dan dipergunakan untuk membangun Sekolah Rakyat,” katanya.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
