Kukuh Bantah Pemerasan, Minta Vonis Bebas

Persidangan kasus dugaan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) cs Pernah terjadi mendekati akhir.

Pada Jumat (5/7), SYL cs Pernah terjadi menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi di hadapan majelis hakim Lembaga Peradilan Tindak Pidana Penyuapan (Tipikor) pada Lembaga Peradilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Berikut rangkuman Skor-Skor pembelaan yang disampaikan SYL.

1. Kukuh tak lakukan pemerasan

SYL menegaskan tidak pernah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana yang dituduhkan tim jaksa KPK. Ia menganggap dakwaan dan tuntutan jaksa Pernah terjadi melanggar asas Non-testimonium de auditu (keterangan yang diperoleh dari orang lain bukan merupakan keterangan saksi).

SYL menyatakan keterangan yang disampaikan Sebanyaknya mantan anak buahnya di Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyimpulkan ada perintah melakukan pengumpulan iuran atau dana sharing tidak diberikan dalam kapasitas saksi tersebut mendengar langsung perintah.

Semua saksi, menurut SYL, mengaku hanya mendengar dari saksi Panji yang merupakan mantan ajudannya tanpa melakukan konfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

“Syarat Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan bahwa saksi Merupakan orang yang dapat Menyediakan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri,” ujar SYL sembari menahan tangis.

Ia mengaku sangat sedih karena difitnah Pernah terjadi melakukan pemerasan oleh Sebanyaknya mantan anak buahnya di persidangan. Dalam hal ini ia marah kepada Panji selaku mantan ajudan yang dinilai Pernah terjadi melempar tuduhan tak berdasar dengan berbagai asumsi dan rekayasa.

“Saya melihat begitu tega dan kejinya tuduhan serta fitnahan dari orang-orang yang saya anggap dekat dengan saya,” kata Ia.

SYL menambahkan dakwaan dan tuntutan jaksa Bahkan melanggar asas satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis). SYL menjelaskan keterangan Panji yang mengungkapkan perintah dirinya untuk mengumpulkan iuran dari anak buah merupakan keterangan yang berdiri sendiri.

“Terlebih itu memang saya tidak pernah mengatakan atau menyampaikan kepada saksi Panji baik perintah maupun arahan yang bersifat menyimpang, sehingga keterangan tersebut tidak benar dan sangatlah mengada-ada, dari perspektif hukum keterangan tersebut hanya keterangan satu orang saksi Panji saja tanpa didukung oleh keterangan saksi lain maupun alat bukti lain,” ucap Ia.

2. Merasa dizalimi

SYL merasa dizalimi karena dituntut dengan pidana 12 tahun penjara oleh jaksa KPK atas kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. SYL merasa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan tim jaksa KPK.

“Saya berserah diri kepada Allah SWT atas tuntutan tersebut, Nanti akan tetapi saya merasa dizalimi karena dianggap melakukan perbuatan yang memang tidak pernah saya lakukan,” ucap Ia.

SYL menganggap jaksa Pernah terjadi menggunakan asumsi dalam memperberat tuntutan terhadap dirinya dengan menyebut motif tamak.

“Saya hanya melihat sebagai asumsi dan pendapat yang terbangun dengan motif penuh kebencian terhadap saya. Padahal, faktanya saya tidak pernah meminta uang dan fasilitas kepada bawahan saya, apalagi secara aktif menagih-nagih, baik secara tatap muka atau langsung, dan telepon maupun melalui WhatsApp,” ungkap SYL.

“Saat keluar sidang ada pengunjung bertanya Bila memang saya tamak karena tuduhan pemerasan. Apa istilah bagi orang yang memeras kamu? lembaga yang memeras kamu? Kekuasaan politik yang memeras kamu? Saya tak mampu menjawabnya,” lanjut Ia.

3. Pamer segudang penghargaan

Dalam pleidoinya Bahkan, SYL membeberkan seluruh prestasi selama menjabat sebagai lurah, camat, bupati, wakil gubernur, gubernur, Sampai saat ini menteri pertanian. Bahkan, SYL pamer pernah mendapat penghargaan dari KPK.

Penghargaan yang diperoleh dari KPK yaitu penghargaan anti-gratifikasi Unggul tahun 2018-2019; penghargaan pengelolaan LHKPN Unggul 2019; Sertifikat Aksi Nasional Pencegahan Penyuapan atas pengelolaan data penyaluran Bantuan Pemerintah pupuk dengan pemanfaatan NIK tahun 2020; dan apresiasi perenapan program wilayah bebas Penyuapan di beberapa unit kerja Kementan.

“Saya sangat Membantu program pemberantasan Penyuapan. Saya mengakomodasi semua program-program KPK dan para penegak hukum dalam beberapa kegiatan di lingkungan Kementan terutama koordinasi dan supervisi di lingkungan Ditjen Kementan termasuk mengampanyekan semangat antikorupsi baik sebagai Mentan maupun jabatan sebelumnya,” ucap SYL.

Lanjut ke sebelah…