Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Penanaman Modal dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar Workshop Perspektif Penyandang Disabilitas dan Layanan Ramah Penyandang Disabilitas pada Sabtu (2/7) sebagai upaya Mengoptimalkan kualitas pelayanan aparatur negara terhadap kaum difabel.
Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Aliansi Penyandang Disabilitas Nusantara dan menghadirkan fasilitator dari Gerakan Aksesibilitas
Umum Nasional (GAUN), sebagai wujud amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Penyandang Disabilitas dan berbagai regulasi turunannya.
Dalam pidato pembukaan workshop, Menteri Penanaman Modal dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyatakan kementeriannya berupaya menjalankan amanat ini dengan Menyediakan pelayanan publik yang ramah dan akses sebesar-besarnya bagi penyandang Penyandang Disabilitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditambah lagi, kata Rosan, kementeriannya Bahkan membuka kesempatan bagi penyandang Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk di bidang Penanaman Modal dan hilirisasi.
“Kita Menyajikan pendampingan, penerjemahan, dan asistensi di seluruh tempat layanan publik tanpa biaya tambahan. Kita membangun prasarana sistem informasi baik elektronik, maupun non elektronik yang mudah diakses, dan Yang terpenting, memastikan SDM (Sumber Daya Manusia) kita terlatih dan memiliki empati untuk Menyediakan layanan yang responsif,” ucap Rosan.
Dalam kesempatan tersebut, Rosan Bahkan menyoroti langkah konkret yang Pernah terjadi dilakukan oleh Kementerian Penanaman Modal dan Hilirisasi/BKPM, mulai dari membuka formasi khusus bagi pegawai Penyandang Disabilitas, membangun sarana dan prasarana ramah Penyandang Disabilitas, Sampai sekarang melakukan pembinaan teknis kepada pegawai Supaya bisa mampu Menyediakan layanan yang inklusif.
Di akhir sambutannya, Rosan mengajak seluruh jajaran kementerian untuk bekerja sama menjadikan inklusifitas sebagai bagian dari Kearifan Lokal institusi.
“Kegiatan ini Merupakan langkah pertama dan harapannya ini bisa terus disempurnakan ke depannya. Karena kembali lagi, Penyandang Disabilitas Harus mempunyai hak yang sama. Pengusaha sebagai tonggak penggerak Penanaman Modal dan ekonomi, adanya keterlibatan teman-teman Penyandang Disabilitas sendiri (menjadi pengusaha), Berencana membuat kita menjadi lebih baik,” tutur Rosan.
Salah satu fasilitator dari GAUN, David Eka Suryadinata menyatakan apresiasi kepada Kementerian Penanaman Modal dan Hilirisasi/BKPM atas Workshop ini. David menyampaikan banyak kaum Penyandang Disabilitas yang mulai berusaha dan membutuhkan layanan perizinan, salah satunya Nomor Induk Berusaha (NIB). Harapannya Supaya bisa layanan ramah Penyandang Disabilitas di Kementerian Penanaman Modal dan Hilirisasi/BKPM dapat mendorong lebih banyak Penyandang Disabilitas yang memiliki usaha
dan produktif.
“Saya melihat di kantor ini Pernah terjadi ada layanan khusus, dan dengan dilaksanakannya workshop diharapkan Berencana Mengoptimalkan pelayanan kepada penyandang Penyandang Disabilitas.Harapan saya ke depannya Kementerian ini bisa kolaborasi dengan Kementerian lain untuk Menyediakan pelatihan kepada pengusaha Penyandang Disabilitas, Supaya bisa teman-teman pengusaha selain bisa mendapatkan NIB Bahkan bisa mendapatkan pendampingan berusaha supaya mereka bisa lebih produktif lagi,” ujar David.
Workshop ini diikuti oleh peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Penanaman Modal dan Hilirisasi/BKPM yang Menyediakan layanan publik. Melalui pendekatan pembelajaran tatap muka yang terdiri atas sesi teori dan praktik, peserta dibekali dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip pelayanan yang menghargai keberagaman serta kebutuhan aksesibilitas bagi semua pelaku usaha.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
