Kemenpar Dorong Wisata Yacht Ciptakan Efek Berganda bagi Ekonomi

JAKARTA – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mendorong pengembangan wisata yacht sebagai bagian dari strategi Mengoptimalkan wisata bahari sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Pengembangan sektor tersebut dinilai mampu Mengoptimalkan kunjungan wisatawan dan menciptakan efek berganda bagi industri pelayaran, marina, galangan kapal, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (Usaha Kecil Menengah) di kawasan pesisir.

“Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau Sebelumnya Tak perlu dijelaskan lagi memiliki potensi yang Berkelas dalam hal wisata bahari yang menunggu untuk dikembangkan,” kata Widiyanti dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Yacht Perayaan Seni 2026 di Pelabuhan Marina Benoa, Denpasar, Bali, Sabtu (8/8) malam. Menurut Widiyanti, wisata bahari Harus dikembangkan secara menyeluruh karena memiliki peluang besar menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Indonesia memiliki beragam daya tarik wisata bahari, mulai dari snorkeling dan menyelam Sampai saat ini wisata menggunakan kapal pesiar, yacht, dan kapal liveaboard. Kementerian Pariwisata Pada saat ini memetakan secara komprehensif industri kapal wisata, kapal pesiar, yacht, dan liveaboard sebagai bagian dari pengembangan ekosistem wisata bahari nasional.

Terlebih lagi, pemerintah mengintegrasikan berbagai produk pariwisata unggulan, seperti gastronomi dan Keseimbangan, dengan konsep pariwisata maritim. Pengembangan tersebut Bahkan dapat dikolaborasikan dengan sektor fesyen dan ekonomi kreatif sehingga menciptakan produk wisata yang lebih beragam dan bernilai tambah.

“Dalam prosesnya, hal ini Sebelumnya Tak perlu dijelaskan lagi membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku industri,” ujar Widiyanti.

Baca Bahkan: 29 Kapal Yacht Berbendera Asing Disegel, Bea Cukai: Langgar Kepabeanan dan Retribusi Negara