Jakarta, CNN Indonesia —
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan 5 Juli sebagai Hari Ekonomi Pancasila dan Hari Ekonomi Konstitusi.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nurdin Halid mengatakan usulan ini merujuk pada beberapa landasan hukum dan filosofis yang mewarnai ekonomi Indonesia.
Landasan hukum, antara lain UUD 1945 yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum, Pancasila sila kedua dan kelima, serta Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4. Ia menilai pasal-pasal ini belum sepenuhnya diimplementasikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kami mengusulkan supaya ada Hari Ekonomi Konstitusi, Hari Ekonomi Pancasila, supaya negeri ini, yang tahun-tahun kemarin sangat liberal, cenderung kapitalis, itu Pernah terjadi berubah menjadi ekonomi gotong royong, ekonomi konstitusi, ekonomi Pancasila,” kata Nurdin dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin di Jakarta, Selasa (19/8) malam seperti dikutip dari Antara.
Usulan penetapan 5 Juli sebagai Hari Ekonomi Pancasila dan Hari Ekonomi Konstitusi Akan segera dibahas dalam Rakornas Kadin pada 19-21 Agustus.
Seiring berjalannya waktu, Kadin Bahkan Akan segera Menggelar seminar di beberapa universitas untuk mematangkan narasi dan dasar pemikiran di balik usulan ini. Menurut Nurdin, Kadin menargetkan pengumuman resmi bisa dilakukan pada Oktober 2025.
Kadin Menggelar Rakornas Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2025 sebagai bagian dari komitmen dalam Mengoptimalkan peran Usaha Kecil Menengah dan koperasi sebagai fondasi utama ekonomi rakyat.
Rakornas Kadin Bahkan menjadi forum untuk Mengoptimalkan konsolidasi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mempercepat transformasi ekonomi kerakyatan.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, dalam sambutannya, menyebut Usaha Kecil Menengah dan koperasi Merupakan sokoguru Keadaan Ekonomi Negara yang selaras dengan amanat para pendiri bangsa. Ia menekankan, amanah Bung Karno dan Bung Hatta tentang kemerdekaan dan koperasi sebagai jembatan Emas Ke arah kesejahteraan Sangat dianjurkan diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata.
“Kadin hadir sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus naungan dunia usaha, termasuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi yang jumlahnya mencapai lebih dari 60 juta pelaku dan 130 ribu koperasi di seluruh Indonesia,” ujar Anindya.
(agt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
