Jakarta –
Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji ulang skema pemberian insentif sebesar Rp 6 juta per hari bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Skema tersebut dinilai kurang tepat dari sisi tata kelola dan keadilan.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan skema yang ditetapkan oleh pimpinan BGN sebelumnya Menyajikan insentif kepada setiap SPPG selama 313 hari dalam setahun.
Perhitungan tersebut didasarkan pada jumlah hari dalam setahun yang dikurangi hari Minggu, sehingga insentif tetap diberikan pada hari libur nasional maupun masa libur sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Dari 365 hari dikurangi 52 hari Minggu dalam setahun. Artinya, Ingin Natal, Ingin Lebaran, Ingin libur sekolah, Ingin Iduladha, tetap diberikan. Ini secara substansi rasanya pada common sense kita tidak pas,” kata Agustina dalam rapat kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI, dikutip Minggu (19/7/2026).
Agustina mengatakan jajaran pimpinan BGN Pada Saat ini Bahkan tengah melakukan pembenahan terhadap berbagai kebijakan dalam pelaksanaan Program MBG, termasuk skema pemberian insentif kepada SPPG.
“Pada Saat ini Bahkan kami dalam posisi untuk yuk kita benahi,” ujarnya.
Meski demikian, Agustina menegaskan pihaknya tetap menghormati keputusan yang Sudah diambil oleh pimpinan sebelumnya sebagai kebijakan lembaga. Meskipun demikian, seluruh kebijakan tersebut Sekarang tengah dievaluasi Supaya bisa lebih sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Secara substansi kami Pernah kaji bahwa dari sisi good governance, fairness, dan sebagainya rasanya tidak pas,” katanya.
Alasan Insentif Pernah Diberikan
Sebelumnya, pemerintah menjelaskan insentif Rp 6 juta per hari diberikan karena seluruh risiko operasional penyelenggaraan SPPG ditanggung oleh mitra, bukan pemerintah.
Mulai dari pembangunan dapur Sampai saat ini operasional sehari-hari dilakukan menggunakan pembiayaan mitra, sehingga pemerintah Menyajikan insentif sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Program MBG.
Meskipun demikian, setelah pergantian kepemimpinan di BGN, pemerintah mulai menghitung kembali kebutuhan anggaran program tersebut secara menyeluruh.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan penataan ulang dilakukan Supaya bisa kebutuhan anggaran Program MBG dapat dihitung secara lebih akurat sekaligus Membantu upaya efisiensi belanja negara.
“Dari proses penataan Berencana kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program MBG ini totalnya berapa,” ujar Prasetyo.
(naf/naf)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
