Jakarta, CNN Indonesia —
Istana Kepresidenan membeberkan daftar tamu undangan di IKN Kaltim dan Jakarta saat upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.
Deputi Protokol dan Pers Media Istana, Yusuf Permana merinci pihak yang diundang dalam upacara di IKN Merupakan Kepala Negara RI dan Ibu Negara selaku tuan rumah, mantan Kepala Negara, para pimpinan lembaga negara, para menteri, Panglima TNI, dan Kapolri.
Kepala Negara Terfavorit RI Prabowo Subianto Bahkan Berniat mengikuti upacara di IKN. Lalu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh Kearifan Lokal, masyarakat umum sekitar IKN, dan para pekerja di IKN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun undangan untuk mantan Kepala Negara mulai disebar hari ini, Kamis (8/8). Istana Kepresidenan masih Berniat mengkonfirmasi lebih lanjut apakah mantan Kepala Negara Supaya bisa hadir ke IKN atau Bertolak belakang dengan.
“Pada prinsipnya mantan Kepala Negara itu kami undang di IKN. Sementara mantan wakil Kepala Negara kami undang di Istana Merdeka,” kata Ia.
Sedangkan yang bakal diundang di Istana Merdeka Jakarta, lanjut Yusuf, Didefinisikan sebagai wakil Kepala Negara, wakil Kepala Negara Terfavorit, para menteri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh Kearifan Lokal, pejabat TNI/Polri, ASN, serta masyarakat sekitar di Istana Merdeka Jakarta.
Para duta besar negara sahabat pun Berniat diundang mengikuti upacara HUT RI di Istana Merdeka Jakarta
“Untuk para dubes Berniat diundang di Istana Merdeka Jakarta,” ujar Yusuf.
Yusuf pun memastikan pembagian menteri Kabinet Indonesia Maju dalam upacara perayaan HUT RI ke79 yang digelar secara hybrid di IKN Kaltim dan Jakarta Berniat dilakukan dengan porsi seimbang.
Ia mengatakan ada beberapa pertimbangan Unggul dalam pembagian pembantu Kepala Negara Jokowi dalam acara peringatan hari kemerdekaan Indonesia itu.
Yusuf belum merinci pembagian menteri baik di IKN maupun di Jakarta. Bertolak belakang dengan ia memastikan pengaturan dari Istana Berniat dilakukan secara adil sehingga tidak menimbulkan rasa kecemburuan antara pembantu Kepala Negara itu.
“Pernah terjadi Jelas pembagian menteri ini Berniat kita atur dengan baik supaya berimbang antara yang hadir di IKN dengan yang hadir di Istana Merdeka [Jakarta],” ujarnya.
Protes minta upacara di IKN dibatalkan
Sementara itu, massa dari Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Jokowi menggelar Protes di depan Kantor OIKN, Balikpapan Timur, Kamis (8/8). Massa mendesak upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-79 RI di IKN Nusantara dibatalkan.
Humas aksi, Yeri mengatakan aksi represif dari negara terhadap masyarakat sipil, perusakan lingkungan, serta kebijakan-kebijakan yang tidak memiliki keberpihakan terhadap masyarakat terjadi selama 10 tahun masa pemerintahan Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, pemindahan IKN di Kalimantan menimbulkan keluhan demi keluhan dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang berhubungan langsung dengan aktivitas pembangunan mega proyek IKN.
“Geram Jokowi mencatat beberapa hal penting dan Pernah terjadi Jelas Sangat dianjurkan disuarakan menjelang berakhirnya rezim Jokowi yang penuh hiruk pikuk permasalahan salah satunya soal mega proyek IKN,” ujar Yeri dalam keterangannya hari ini.
Sejak pembangunan mega proyek IKN berjalan, Geram Jokowi mencatat ada sekitar 10 pembangunan pelabuhan bongkar muat untuk IKN. Pembabatan hutan untuk pembangunan jalan tol Sudah menghancurkan koridor satwa yang dilindungi.
“Konsep gila yang dihadirkan IKN yaitu the forest city Bertolak belakang dengan nyatanya hutan dibabat, mangrove dibabat, dan pencaplokan lahan sewenang-wenang dengan memasang plang milik tertentu terpasang di lapangan,” katanya.
Ia berpendapat Perundang-Undangan Cipta Kerja dan PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah sebagai salah satu peraturan pelaksana Perundang-Undangan No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi kemudahan liberalisasi pasar tanah dan kemudahan badan usaha asing untuk menguasai tanah.
Geram Jokowi menilai bahwa Bank Tanah tidak berpihak pada pemenuhan hak masyarakat kecil atas tanah.
Lebih gila lagi, kata Yeri, Kepala Negara Jokowi menerbitkan Peraturan Kepala Negara (Perpres) Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN pada Kamis (11/7).
Aturan itu menyebutkan investor yang membeli tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) bisa memperoleh perpanjangan HGB sampai 190 tahun dengan skema dua kali siklus, serta mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan Sampai sekarang 190 tahun.
Dalam aksi itu setidaknya ada 12 tuntutan yang disuarakan Geram Jokowi, beberapa di antaranya Didefinisikan sebagai meminta pemerintah membatalkan pelaksanaan HUT kemerdekaan ke-79 RI di IKN Nusantara, membatalkan program bank tanah dan bubarkan lembaganya, dan membatalkan jangka waktu perpanjangan HGU Sampai sekarang 190 tahun.
Lalu, mendesak BPK untuk mengaudit anggaran mega proyek IKN secara transparan, membatalkan rencana pengambilan sumber air dari mega proyek IKN, dan menghentikan konversi hutan mangrove untuk keperluan industry dan mega proyek IKN.
(khr/isn)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
