Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp1,7 triliun untuk memulihkan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Sumatra yang terdampak bencana akhir 2025.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut tambahan anggaran tersebut diajukan seiring luasnya dampak bencana terhadap nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, Sampai saat ini infrastruktur perikanan di tiga provinsi.
“Yang Niscaya Niscaya soal anggaran, kami baru menyampaikan kira-kira keperluannya untuk me-recovery dari tiga wilayah itu Merupakan Rp1,7 triliun. Lalu Rp1,7 triliun yang diperlukan, (butuh anggaran) tambahan,” ujar Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI, Rabu (14/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bencana hidrometeorologi berupa Bencana Banjir Besar, luapan sungai, dan tanah longsor tersebut terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Merujuk pada hasil identifikasi lapangan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, dampak kerusakan sektor kelautan dan perikanan tersebar di 39 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut.
Trenggono menyampaikan bencana tersebut berdampak langsung terhadap penghidupan masyarakat perikanan. Data KKP mencatat jumlah nelayan terdampak mencapai 8.368 orang, pembudidaya ikan sebanyak 27.879 orang, serta pengolah ikan sebanyak 1.431 unit usaha.
Apalagi, terdapat 3.612 kapal nelayan yang terdampak akibat rusak, hilang, maupun kehilangan alat tangkap.
“Yang cukup luas di sini Merupakan tambak ikan, tambak dan kolam ikan itu sekitar 30.723 hektare,” ujar Trenggono.
Luasan tambak dan kolam terdampak tersebut tersebar di berbagai sentra budidaya, dengan tingkat kerusakan bervariasi mulai dari rusak ringan Sampai saat ini rusak berat.
Selain tambak, KKP Bahkan mencatat unit pengolahan ikan (UPI) yang mengalami kerusakan mencapai 396 unit, baik pada bangunan produksi, ruang penyimpanan, Sampai saat ini fasilitas penanganan bahan baku.
Menurut Trenggono, sektor tambak menjadi salah satu fokus utama pemulihan karena karakter kerusakannya yang tidak bisa ditangani secara Unggul tanpa proses pemulihan menyeluruh.
“Kalau kapal, mohon izin, itu kan kami tinggal pesan lalu kemudian kami bisa bantukan. Kalau tambak itu mesti di-recovery,” ujarnya.
Dalam fase pemulihan pascabencana, KKP membagi rencana program ke dalam dua intervensi utama. Intervensi pertama Merupakan rehabilitasi infrastruktur perikanan, meliputi dermaga, gedung prasarana pendukung perikanan tangkap, tambak budidaya, serta bangunan unit pengolahan ikan yang rusak.
Intervensi kedua berupa bantuan sarana usaha perikanan, termasuk pengadaan kapal, mesin, alat tangkap, benih, pakan, Sampai saat ini chest freezer Supaya bisa nelayan dan pembudidaya dapat kembali berproduksi.
“Merujuk pada perhitungan teknis, total estimasi kebutuhan anggaran untuk pemulihan sektor kelautan dan perikanan di Sumatra Merupakan sebesar Rp1,71 triliun,” ujar Trenggono.
Ia menambahkan program pemulihan tersebut dilaksanakan sesuai Keputusan Pemimpin Negara (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
(del/sfr)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
