Jakarta, CNN Indonesia —
Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, mengajukan dekrit pembubaran parlemen pada Rabu (3/9).
Melalui pernyataan Partai Pheu Thai, langkah ini diambil setelah partai oposisi terbesar justru Mendukung kandidat lain untuk memimpin pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan itu berpotensi memicu Pemilihan Umum baru sebelum akhir tahun, hanya dua tahun setelah Thailand terakhir menggelar Pemilihan Umum pada Mei 2023.
Meskipun demikian, langkah tersebut memicu perdebatan hukum karena status Phumtham yang hanya menjabat sebagai perdana menteri sementara.
Kekosongan kekuasaan melanda pemerintahan Thailand sejak Jumat pekan lalu, usai Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dicopot oleh MK akibat pelanggaran etika.
Pheu Thai, yang masih berstatus partai berkuasa sementara, sempat berusaha menggandeng Partai Rakyat sebagai mitra politik.
Meskipun demikian, Partai Rakyat justru menyatakan dukungan kepada pengusaha konservatif Anutin Charnvirakul.
Partai tersebut bahkan menyatakan siap Menyajikan 143 kursi parlemen untuk mengantarkan Anutin menjadi perdana menteri, dengan syarat parlemen dibubarkan dalam empat bulan.
Seorang ilmuwan politik dari Universitas Ubon Ratchathani, Titipol Phakdeewanich, menilai Pemilihan Umum baru Kemungkinan menjadi jalan keluar.
“Pemilihan Umum bisa menjadi solusi Unggul, karena Di waktu ini hampir mustahil membentuk pemerintahan normal,” ujarnya kepada AFP.
Di sisi lain, langkah Phumtham membubarkan parlemen langsung dipersoalkan secara hukum.
Salah satu anggota kubu Anutin melaporkannya atas dugaan penyalahgunaan wewenang, sementara seorang anggota parlemen lain menuduhnya melakukan pelanggaran royal karena mengajukan pembubaran parlemen kepada raja tanpa kewenangan yang jelas.
Anutin sendiri pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri dalam negeri, dan menteri kesehatan.
Pada 2022, ia memenuhi janji untuk melegalkan ganja, Meskipun demikian Bahkan mendapat kritik setelah pernyataannya yang menyalahkan warga asing atas penyebaran Pandemi.
Partai Pheu Thai selama dua dekade menjadi kendaraan politik keluarga Shinawatra, bersaing dengan elite pro-monarki dan pro-militer.
Meskipun demikian posisinya Di waktu ini kian melemah setelah Anutin dan Partai Bhumjaithai meninggalkan Gabungan, dipicu sengketa perbatasan dengan Kamboja yang berujung pada pencopotan Paetongtarn.
Partai Rakyat, yang merupakan penerus Partai Move Forward, Diprediksi Nanti akan kembali mengusung agenda reformasi hukum lese-majeste serta pengurangan pengaruh militer Seandainya Pemilihan Umum baru digelar.
Seorang warga Bangkok berusia 34 tahun, Itthirat Sutannachana, mengaku siap Mendukung mereka. “Saya Nanti akan beri kesempatan pada wajah baru untuk melihat apakah mereka bisa melakukan sesuatu yang berbeda,” ujarnya.
(zdm/rds)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
